Evaluasi 1 Tahun SBY-Boediono di Bidang Perindustrian [1]

Evaluasi Kinerja 1 Tahun SBY – Boediono Bidang Perindustrian

Pendahuluan

Pemerintahan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Boediono sudah berjalan hampir satu tahun. Bagi SBY sendiri sudah mencapai tahun keenam kepemimpinannya di negeri ini. Terlepas dari hal tersebut, kinerja SBY – Boediono tidaklah bisa dinilai hanya dari sosok personalnya saja. Namun, ini adalah kinerja sebuah tim, kinerja sebuah tim besar yang disebut Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Tim besar ini bukanlah sebuah tim sembarangan. Komposisi dari tim ini di antaranya termasuk professional dan politisi yang memang sudah dianggap expert di bidangnya masing-masing.

Hakikat sebuah organisasi besar yang bernama Republik Indonesia, tentulah mempunyai sebuah cita-cita luhur yang hendak dicapai juga oleh semua insan di muka bumi ini, yaitu kesejahteraan. Jika pada tataran individu hal ini dinamai kesejahteraan individu, pada tataran yang lebih luas seperti negara kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan sosial (social welfare). Persoalan yang ada dari dahulu hingga sekarang adalah bagaimana mengatur pengorganisasian negara ini agar menghasilkan nilai social welfare yang paling optimal. Nilai social welfare ini tentunya adalah sebuah nilai tidak terukur dan tak berbatas waktu. Oleh karena itu perlu diterjemahkan ke dalam keterukuran dan berbatas waktu agar lebih jelas tentang threshold yang harus dicapai. Adanya nilai terukur ini juga memberikan konsekuensi tentang adanya evaluasi ketercapaian nilai.

Dalam ilmu pengendalian kualitas dikenal istilah siklus Plan-Do-Check-Action yang merupakan filosofi dari setiap usaha dinamisasi sebuah organisasi, termasuk negara. Sekarang, dengan memanfaatkan momentum satu tahun masa kerja SBY – Boediono maka siklus sudah mulai masuk kembali ke tahap check.

Pertanyaan sekarang adalah siapa yang berwenang untuk melakukan check ini? Secara struktural, ada lembaga resmi yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam internal kabinetpun ada yang berfungsi check ini, yaitu UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Namun itu saja tidaklah cukup. Salah satu pilar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Vox populi vox dei. Dengan demikian, hal inilah yang membuat masyarakat harus bertindak lebih dari sekedar objek pembangunan, namun juga subjek pembangunan dengan berperan sebagai social control.

Target Perekonomian Makro 2010

Dalam buku penjelasan tentang visi – misi SBY – Boediono saat mencalonkan diri dalam Pemilu 2009, dapat ditemukan beberapa targetan pemerintahan yang berkaitan dengan perkonomian-perindustrian untuk 2009 – 2014. Meskipun memang tidak secara spesifik ditampilkan target tiap tahunnya, namun kita bisa mengambil beberapa acuan untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahannya.

Target pertama yang perlu kita soroti adalah mengenai pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam proposalnya tersebut dikatakan bahwa target yang hendak SBY capai hingga 2014 adalah pertumbuhan ekonomi minimal 7%.[1] Target pertumbuhan ini adalah target yang hampir sama saat sebelum krisis moneter tahun 1998. Sehingga bisa dikatakan memang pada saat ini (pasca tahun 1998), target Indonesia adalah pemulihan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat pasca krisis. Perhatikan grafik berikut.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1998 - 2008

Sumber: politikana.com

Hingga tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,4%. Namun pertumbuhan ini lantas mengalami penurunan nilai di tahun 2009. Krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008 dan terasa dampaknya hingga tahun 2009 ternyata membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,5%.[2] Indonesia memang tergolong hebat dikarenakan kinerja perekonomiannya masih menunjukkan angka positif walaupun kecil. Beberapa kalangan menilai hal ini dikarenan struktur pasar Indonesia cukup kuat, tertolong oleh adanya sektor riil yang berasal dari pihak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini dikarenakan orientasi pemasaran produk-produk UMKM adalah pada pasar domestik dan relatif kecil yang diekspor. Selain itu, pelaku UMKM mempunyai motivasi yang kuat untuk mempertahankan usahanya dan kegiatan produksi yang mengandalkan bahan-bahan baku lokal. Keunggulan lainnya yakni karakteristik tenaga kerja di sektor ini yang tersedia cukup besar dan murah serta berpendidikan rendah sehingga mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berpindah ke sektor lain.[3]

Pada tahun 2010, upaya pemulihan perekonomian pasca krisis masih terus dilakukan. Hal ini diperkuat dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh BI yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan akan menyentuh angka 5%.[4] Hingga, apabila kita menggunakan metode regresi linear untuk memperkirakan pertumbuhan perekonomian hingga 2014, secara teoritis hal ini mungkin saja terjadi dan cukup feasible. Namun tentu saja hal inilah yang harus menjadi bahan evaluasi kita bersama.

Namun, untuk menjaga perekonomian agar sesuai dengan target tiap tahunnya, pemerintah seharusnya tetap mengambil langkah yang telah terbukti baik dalam membangun basis perekonomian Indonesia yang kuat. Basis yang kuat ini tiada lain adalah meningkatkan sektor riil. Hal ini dikarenakan sektor riil adalah sektor yang paling besar porsinya dalam menyumbang PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia.[5] Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010)

Sektor industri pengolahan menempati urutan pertama penyumbang PDB dengan tingkat kontribusi 25,4%. Sementara, dari UMKM, tingkat kontribusi yang diberikan terhadap PDB lebih besar lagi. UMKM yang tersebar di semua jenis lapangan usaha, jika dijumlahkan maka menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap PDB Indonesia, yaitu sekitar 55,56%.

---

[1]

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono, Membangun Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan: Visi, Misi, dan Program Aksi. 2009.

[2] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/10/13085158/BPS.Pertumbuhan.Ekonomi.2009.Capai.4.5

[3] Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2009. 2009.

[4] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/08/21/1306296/bi.pertumbuhan.ekonomi.2010.sebesar.5.persen

[5] Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan-1 2010. 2010