Senin, 21 Februari 2011

Masuk ITB itu MURAH!!

Sistem penerimaan mahasiswa-baru (maba) tahun 2011 di ITB menuai banyak pertanyaan dan tentu saja, keluhan. Bagaimana tidak, sekilas dari sekian banyak informasi yang diuraikan dalam situs penginformasian (http://usm.itb.ac.id/) mekanisme pendaftaran dan pembiayaan, ada salah satu poin yang seolah menjadi perhatian utama para pembaca –besar BPPM (Biaya Penyelenggarakan Pendidikan yang dibayar di Muka) yang dituliskan sebesar Rp 55juta. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan seputar jalur undangan: latar belakang, efektivitas, mekanisme penyeleksian, dan sebagainya.

Sedikit curhat, bagi siswa yang memang berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu bahkan penghasilan orang tua di bawah UMR, mungkin hal itu tidak memberikan efek yang begitu besar. Karena baik besar BPPM dua tahun yang lalu maupun BPPM sekarang yang hampir dua kali lipatnya, sama saja tidak mampu membayar kecuali dengan beasiswa. Jadi, beasiswalah yang menjadi targetnya tanpa memperdulikan besar BPPM tersebut.

Lalu bagaimana dengan siswa yang berasal dari keluarga ‘pas-pasan?’ bagaimana nasib siswa yang berasal dari daerah namun tidak termasuk siswa dari kalangan tidak mampu? Teman-teman, ITB sebenarnya telah mempertimbangkan kekhawatiran tersebut.

100% SNMPTN: undangan dan tertulis

Berdasarkan Permendiknas no. 34 tahun 2010 Perguruan Tinggi wajib menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional (SNMPTN). Pada pasal berikutnya tertulis bahwa pola penerimaan tersebut dilaksanakan melalui ujian tertulis dan/atau undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik. ITB sendiri menentukan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 akan dilaksanakan 100% melalui jalur SNMPTN dengan komposisi 60% melalui jalur undangan dan 40% melalui tes tertulis dan/atau keterampilan. Artinya, ITB tidak lagi mengadakan Ujian mandiri (PMBP ITB).

Kritik dan keluhan beberapa kali terdengar baik melalui berbagai media mengenai penerimaan melalui jalur undangan ini. beberapa diantaranya mengkhawatirkan kualitas mahasiswa ITB tidak terjamin karena tidak ada tes, atau mengkhawatirkan siswa cerdas yang menempuh pendidikan bukan di sekolah yang berakreditasi sehingga tidak mendapat undangan. Mengenai hal ini, perlu diluruskan bahwa pada mekanismenya, bukan ITB yang mengundang sekolah tertentu untuk mendaftarkan siswanya mengikuti penyeleksian melalui jalur undangan, tetapi semua sekolah diberi kesempatan untuk mendaftarkan siswanya yang berprestasi sebanyak-banyaknya sesuai ketentuan berikut:

Akreditasi A (Aksel) : 100% terbaik di kelas

Akreditasi A (RSBI/Unggulan) : 75% terbaik di kelas

Akreditasi A (reguler) : 50% terbaik di kelas

Akreditasi B (reguler) : 25% terbaik di kelas

Akreditasi C (reguler) : 10% terbaik di kelas

Melihat ketentuan di atas, ITB telah berusaha memberikan porsi dengan adil dengan fleksibilitas persentase. Sekolah dengan tingkat persaingan lebih tinggi tentu diberikan persentase lebih besar. Walaupun pada pelaksanaannya ITB mempersilakan pihak sekolah untuk mendaftarkan lebih banyak siswanya dengan metode perankingan berdasarkan mata pelajaran yang disertakan dalam Ujian Nasional. Sayangnya, sampai saat penulis menerima informasi dari Kasubdit Penjaringan Mahasiswa (16/02/2011), dari jumlah 17.000 SMA di Indonesia, baru sekitar 500 SMA yang telah mendaftar untuk mengikuti SNMPTN jalur undangan ke ITB. kalau mengaku peduli, saya rasa di sini lah seharusnya kita berperan: memberikan informasi dan persuasi kepada –palingtidak—SMA-SMA di daerah asal agar mendaftarkan dirinya di jalur undangan, sebelum 12 Maret 2011.

Dengan adanya jalur undangan ini, diharapkan ITB dapat mensupport pelaksanaan keterpaduan pelaksanaan pendidikan secara horisontal (dari sabang-Merauke). Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Kita sadari bersama bahwa peminat ujian masuk ITB mayoritas merupakan siswa yang berasal dari daerah perkotaan, terutama dari sekolah-sekolah favorite di kotanya. Berdasarkan pengalaman penulis, tidak banyak siswa daerah yang –bahkan—percaya diri untuk mendaftar. Baik karena masalah kapasitas akademik maupun keuangan.

Kita tidak pernah tahu bahwa seseorang yang biasa-biasa saja dalam mengerjakan soal tes mungkin saja memiliki potensi yang sama atau bahkan lebih besar dari oang yang terampil dan lulus dalam mengerjakan soal tes karena telah terlatih dalam menghadapi soal-soal sejenis, mendapat support lebih besar dan memiliki waktu belajar yang lebih banyak. Sementara seorang yang lain mendapat pendidikan yang biasa-biasa saja –kalau tidak bisa dikatakan seadanya--, harus berusaha membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan jarang sekali menemukan soal sejenis itu. melalui jalur ini, kemendiknas mencoba bertindak lebih bijak dengan memberikan kesempatan melalui jalur undangan di mana para siswa dapat bersaing sesuai tingkatannya dengan mempertimbangkan prestasinya di SMA. Selain itu, dalam penyeleksiannya, diterima tidaknya mahasiswa melalui seleksi jalur undangan ini ditentukan oleh ITB dan bukan oleh Panitia Nasional. Dalam hal ini ITB bisa menggunakan kriteria tambahan lainnya disamping prestasi akademik, yang oleh ITB dianggap baik dan bermanfaat untuk masyarakat secara holistik, seperti pertimbangan kebutuhan daerah, kawasan tertinggal dll.nya. (Hasanuddin Z. Abidin: 2010)

Jadi, saya kira tidak ada yang harus dikhawatirkan dengan adanya jalur undangan ini. tentunya pembuatan sistem ini telah mempertimbangkan berbagai hal termasuk kriteria calon mahasiswa yang dapat diterima. Terkait dengan kecurangan yang mungkin terjadi, panitia telah menetapkan untuk memberikan hukuman berupa pelarangan (blacklist) mengikuti SNMPTN ke perguruan tinggi manapun selama 2 tahun.

Biaya Pendidikan yang dibayar di Muka

Ini dia yang membawa kekhawatiran dan ketakutan yang besar. Pernyataan yang disampaikan ITB di situs penerimaan mahasiswa baru mungkin terdengar agak menakutkan dengan adanya kewajiban membaya BPPM sebesar minimal Rp 55 juta. Ternyata, aturannya tidak sesaklek itu, teman-teman. Ada banyak kesempatan untuk mahasiswa baru mendapatkan subsidi. ITB sendiri memiliki target dari 100% mahasiswa baru baik melalui jalur undangan maupun tes tertulis, minimal 20% mendapatkan kursi gratis alias dibebaskan dari BPPM dan BPPS, minimal 40% mendapat subsidi yang bervariasi antar 25%, 50% atau 75%, sedangkan 40% sisanya diharapkan dapat membayar BPPM lebih besar samadengan Rp55jt. tentu saja angka-angka tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan data. Saya sendiri yakin, banyak dari calon mahasiswa nanti yang benar-benar mampu untuk membayar lebih besar dari Rp 55juta. Dengan adanya sistem penyesuaian BPPM berdasarkan keadaan ekonomi ini, diharapkan akan mewujudkan sistem pembayaran yang berkeadilan sehingga biaya masuk ITB bisa tetap terjangkau oleh semua kalangan.

Kriteria seperti apa yang berhak masuk ketiga kategori di atas memang belum ada kepastian, namun pendaftar dibebaskan mengisi form kesediaan membayar BPPM sesuai kemampuannya. (Dalam formulir kesediaan membayar BPPM, tertera ketiga pilihan di atas) Hanya saja paling tidak pendaftar mengisi pilihan sebesar 10% penghasilannya perbulan selama 2 tahun. Jika demikian, penghasilan di bawah Rp 5juta berarti masih diperbolehkan untuk mendapatkan subsidi sebesar 75%. Yang pasti, setelah diterima di ITB, pendaftar akan dimintai beberapa berkas yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan termasuk jumlah tanggungan keluarga walaupun besar gaji sama akan menjadi bahan pertimbangan ke depannya.

Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul di benak teman-teman adalah: “dari mana ITB akan mendapatkan uang sebanyak itu untuk mensubsidi?”. SKD ITB mungkin perlu bekerja lebih keras untuk ini. kita berdo’a dan ikut mengawasi sajalah, jangan sampai kebutuhan dana yang besar menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas ITB, tentunya dengan tetap mengupayakan adanya gerakan yang membantu teman-teman mahasiswa lain menuntaskan masalah pembiayaan kuliah. Mungkin teman-teman dari tim beasiswa telah memulai upayanya melalui GLB. Saya rasa sistem ini sudah baik. tinggal pelaksanaannya. Kalau perlu, kita ikut serta melakukan pengawasan dengan memerhatikan kesejahteraan KM ITB ke depannya.

Beasiswa BIDIK MISI

Peminat beasiswa bidik misi (biaya kuliah+biaya hidup) dapat mendaftarkan diri ke sekolahnya masing-masing. Untuk selanjutnya kepala sekolah mendaftarkan siswa tersebut sebagai calon penerima beasiswa bidikmisi. Setelah pendaftar tersebut diterima barulah berkas-berkas yang diperlukan –jika ada—akan diminta. Begitu pula dengan beasiswa lain yang diselenggarakan oleh ITB.

Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa ITB menargetkan minimal 20% mahasiswa baru dibebaskan dari biaya kuliah, yang rencananya akan didapat melalui jalur undangan. Namun, apabila ternyata melalui jalur undangan ini jumlah mahasiswa yang berhak masih di bawah 20%, ITB masih membuka kesempatan melalui jalur tes tertulis.

Lalu apa yang dapat kita lakukan terkait isu ini?

Banyak siswa yang mungkin menjadi takut dengan besar BPPM yang disyaratkan ITB. Namun kita bisa meyakinkan mereka bahwa ada banyak beasiswa di ITB, dan selalu ada tempat untuk orang-orang yang mau berusaha mendapatkan apa yang dicitakan. Jangan perbesar image “MAHAL” nya, tapi tonjolkan bahwa mereka –adik-adik kita—bisa berkuliah di ITB dengan segala potensi yang dimilikinya, termasuk taraf ekonominya. Biarlah protes kita akan biaya yang mahal –yang sebenarnya ditargetkan untuk mahasiswa dengan taraf ekonomi tertentu—hanya didengar pihak rektorat atau sesama mahasiswa saja. Namun perdengarkanlah kepada adik-adik kita segala kelebihan ITB, tentang cita-cita besarnya, tentang prestasi yang akan kita buat di kampus ini maupun di masyarakat, dan sebuah janji bahwa tidak akan ada mahasiswa yang DO karena permasalahan ekonomi. Karena kita akan selalu ada untuk kita. Dan bahwa rektorat juga manusia.

CMIIW

Sumber:

- wawancara dengan Kasubdit Penjaringan Mahasiswa

- Keterangan Wakil Rektor bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni

- Itb.ac.id/usm-itb

Regards,

Karissa Mayangsunda Philomela – 15309008

bius 2009 / penkesma km itb 1011

Sabtu, 22 Januari 2011

Meneropong Perindustrian Nasional: Deindustrialisasi Kian Nyata

Meneropong Perindustrian Nasional: Deindustrialisasi Kian Nyata

Kondisi Umum

Memasuki era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, setiap negara dituntut untuk memperkuat pilar-pilar perekonomiannya. Perindustrian sebagai salah satu pilar ekonomi, yang dalam hal ini berkontribusi menyumbang PDB harus kuat. Sejak tahun 1967 hingga 2004, perekonomian Indonesia mengalami perubahan struktur yang sangat signifikan. Peranan sektor industri terhadap PDB meningkat dari 7,3% menjadi 28,1%. Hal ini diiringi dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari 53,9% menjadi 14,3%. Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia sudah masuk ke fase industrialisasi hingga tahun 2004.[1]

Namun sejak 2004 hingga 2009, kontribusi sektor industri terhadap PDB semakin menunjukkan tren penurunan. Departemen Perindustrian RI melaporkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDB menurun dari 28,1% menjadi 27,34%. Tidak hanya itu, sektor industri semakin menunjukkan pertumbuhan minus, dari 6,38% di tahun 2004, menjadi 4,60%; 4,59%; 4,67%; 3,66%; dan 2,31% pada tahun 2009. Melihat kenyataan ini, banyak pengamat ekonomi mengindikasikan terjadinya “deindustrialisasi”. Hal ini juga ditunjukkan dengan penurunan kapasitas terpasang industri dari 80% menjadi 60%, penurunan jumlah unit usaha industri skala sedang dan besar, dan penurunan signifikan dari indeks produksi industri sedang dan besar.[2]

Deindustrialisasi yang terjadi semakin diperparah dengan sejumlah perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia, seperti ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA), Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), dan lainnya. Industri kita ibarat menghadapi lawan berat semacam China dan Jepang yang perindustriannya sudah sangat mumpuni. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melaporkan bahwa China menduduki posisi pertama dalam kinerja industri di Asia Timur dan Tenggara, sedangkan Indonesia pada urutan ke-38. Tidak hanya itu, pertumbuhan nilai ekspor dan impor Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat 11,50% berbanding 24,47%.

Beberapa Contoh

Memang tidak semua cabang industri mengalami deindustrialisasi. Namun, gejala umum menunjukkan bahwa walaupun tidak semua, industri yang mengalami deindustrialisasi jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak mengalami deindustrialisasi. Tabel berikut adalah laju pertumbuhan industri 2004 – 2009. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik RI. Kita dapat melihat mana bahwa hanya industri barang kayu dan hasil hutan yang menunjukkan gejala pertumbuhan, yaitu terus menanjak dari -2,07% sampai 2,44%. Industri alat angkut, mesin, dan peralatan mengalami pertumbuhan konstan, yaitu sekitar 9,7% dalam beberapa tahun tersakhir.
Sisanya, mayoritas cabang industri mengalami penurunan. Industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, barang kulit, alas kaki, kertas, barang cetakan, pupuk, kimia, barang dari karet, semen, barang galian non logam, logam dasar, besi, baja, dan lainnya.

Dampak Buruk Deindustrialisasi

Setelah kita mengurai bagaimana tentang indikator dan penyebab terjadinya deindustrialisasi, kini kita akan membahas mengenai akibat deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia. Dari beberapa sumber yang akan disebutkan kemudian, setidaknya dapat ditemukan empat akibat terjadinya deindustrialisasi. Pertama, semakin berpotensinya negara kita menjadi negara yang konsumtif. Hal ini nantinya dapat dibuktikan dengan neraca ekspor-impor dalam beberapa tahun belakangan ini. Kedua, meningkatkan ketergantungan kepada negara-negara pengekspor barang manufaktur. Ketiga, sulitnya melakukan reindustrialisasi. Keempat, tingkat penyerapan tenaga kerja menurun.

Melemahnya perindustrian Indonesia, ditambah dengan era perdagangan bebas yang sudah banyak diberlakukan sekarang tentunya membawa dampak pada semakin berpotensinya Indonesia menjadi negara konsumtif. Pasalnya, kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang tentunya akan selalu ada, dan tarafnya akan selalu meningkat –dan harus ditingkatkan- dari waktu ke waktu.[3] Itulah sebabnya jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bangsa sendiri, akan menyebabkan negara ini menjadi negara yang akan membeli dari bangsa lain.

Pada akhir 2009, nilai impor Indonesia mencapai USD 10.299.947.949. Nilai ini sedikit menurun di awal 2010, yaitu sekitar USD 9.490.458.938. Namun, mulai naik kembali pada Maret 2010, hingga pada Juli, nilai impor telah mencapai sekitar USD 12.625.936.085.[4] Tidak hanya itu, pada tahun 2008, neraca perdagangan Indonesia dan China mengalami lonjakan balik yang drastis, mengakibatkan terjadinya defisit bagi Indonesia sebesar USD 3,6 miliar. Padahal di tahun sebelumnya, Indonesia masih memiliki nilai surplus USD 1,1 miliar. Lebih mengejutkan lagi apabila kita melihat defisit perdagangan produk non migas Indonesia meroket dari USD 1,3 miliar di tahun 2007 menjadi USD 9,2 miliar di tahun 2008 (terjadi lonjakan sekitar 600%). Antara Januari hingga Oktober 2009, defisit serupa telah mencapai USD 3,9 miliar.[5]

Menjadi negara konsumtif, yang juga menjadi negara pengimpor akan membawa dampak lain yang lebih berbahaya, yaitu ketergantungan kepada bangsa lain. Secara logika, melemahnya industri manufaktur Indonesia akan sejalan paralel dengan meningkatnya impor barang-barang produksi, jika memang kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak akan dikorbankan. Selama ini, kontribusi nilai dan berat ekspor Indonesia masih didominasi dari hasil industri primer, beberapa contohnya yaitu natural rubber, wood, plywood, chemical wood pulp, paper, paperboard, cotton yarn, fish, palm oil, coffee, cocoa beans, dan sebagainya.[6]

Tingkat ketergantungan Indonesia kepada negara lain dapat kita lihat dari tingkat impor negara-negara manufaktur besar yang selama ini menjalin hubungan dengan Indonesia. Negara-negara manufaktur besar itu antara lain adalah China. Nilai impor dari China hingga Maret 2010 bernilai rata-rata USD 1.416.486.811 dan terus meningkat hingga menyentuh USD 1.982.162.360 pada Juli 2010. Sementara impor dari US, hingga pertengahan 2010 ini mencapai sekitar USD 800 juta.[7] Nilai impor yang tinggi ini jauh di atas rata-rata impor negara lain yang hanya berkisar USD 66 juta.

Selanjutnya, deindustrialisasi juga dapat menyebabkan sulitnya reindustrialisasi. Reindustrialisasi atau menggairahkan kembali sektor industri bukanlah perkara mudah. Solusi koprehensif harus benar-benar diterapkan. Mulai dari solusi mikro berupa mempermudah investasi dan pemasaran, hingga langkah mikro berupa stabilisasi perekonomian.

Beberapa contoh industri yang mengalami deindustrialisasi adalah industri kertas dan barang cetakan, yang mengalami pertumbuhan minus sebesar 16,3%. Kemudian, tekstil, barang dari kulit, alat kaki, serta barang dari kayu dan hasil hutan yang tumbuh minus 10,3%, serta semen dan barang galian non-logam mengalami yang pertumbuhan minus 3,1%.[8] Tekstil, terutama merupakan komoditi ekspor manufaktur yang cukup diandalkan di Indonesia. Dari segi jumlah yang diekspor, tekstil selalu menempati urutan 3 – 5 barang manufaktur.[9] Tidak mudah untuk kembali melakukan pengembangan industri. Karena itu, butuh dukungan banyak pihak untuk membantu melakukan revitalisasi industri Indonesia.

Dampak terakhir, dan yang paling populis di masyarakat adalah terkait penyerapan tenaga kerja. Secara logika, penurunan jumlah industri, baik kecil maupun besar, membawa dampak pada menurunnya peluang kerja bagi masyarakat.

Industri manufaktur merupakan penyerap tenaga kerja formal terbesar. Deindustrialisasi mengakibatkan pekerja sektor formal semakin terdesak. Dalam beberapa tahun terakhir, persentase pekerja di industri manufaktur mengalami penurunan, dari 18,8 persen tahun 2005 menjadi 12,07 persen tahun 2009.[10] Hal inilah yang menyebabkan daya serap tenaga kerja sektor formal merosot. Penguatan industri manufaktur sehingga bisa meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor formal diyakini juga akan mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Maka…

Deindustrialisasi semakin berpotensi membawa Indonesia pada dependensi. Jika hal ini terjadi, maka kemerdekaan Indonesia menjadi semu, karena hanya dicapai oleh kemerdekaan fisik saja. Kemerdekaan ekonomi menjadi hal yang semakin jauh dari harapan. Kita tidak bisa memakan apa yang kita tanam, tidak bisa memakai pakaian dari kapas kita sendiri, tidak bisa bepergian dengan logam yang ada di perut bumi kita sendiri, dan segala dependensi lainnya. Impian menjadi negara yang mandiri dan kuat tidak akan terealisasi jika terjadi deindustrialisasi.

Masalah ini bukan hanya dibebankan pada pemerintah, namun juga segenap kalangan masyarakat. Masyarakat biasa sebagai orang-orang yang bekerja pada sektor industri, mahasiswa yang akan memberi sumbangsih riset bagi sektor industri, kalangan pemodal yang akan membantu kebutuhan modal industri, dan lainnya sangat berperan penting dalam upaya minimasi fenomena deindustrialisasi. Namun, semua kembali lagi pada political will pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan daya saingnya.

Simposium Perindustrian ITB 2011 kali ini ingin membuka sebesar-besarnya mata masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya terhadap melemahnya sektor industri Indonesia, meneliti sebab-sebabnya, dan mencari upaya untuk membantu perkembangan kembali industri nasional. Dengan memanfaatkan potensi mahasisiswa berupa kritis, idealis, mempunyai basis keilmuan, dan jaringan yang banyak se-indonesia, diharapkan isu perindustrian nasional ini dapat memasuki orbit wacana mahasiswa Indonesia.

[1] Departemen Perindustrian RI. Laporan Pengembangan Sektor Industri 2009. 2009.
[2] Ibid
[3] M. Baqir Ash Shadr. Buku Induk Ekonomi Islam. 2008. Jakarta: Zahra Publishing House.
[4] Badan Pusat Statistik. 2010. http://www.bps.go.id.
[5] Artikel: Faisal Basri. ASEAN-China Free Trade Area dan Deindustrialisasi. 2010.
[6] Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Tabel Perkembangan Nilai dan Volume 100 Jenis Barang Ekspor Utama Indonesia. 2009.
[7] Badan Pusat Statistik. 2010. http://www.bps.go.id.
[8] LP3ES. Titik Nadir Deindustrialisasi. 2008
[9] Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Tabel Perkembangan Nilai dan Volume 100 Jenis Barang Ekspor Utama Indonesia. 2009.
[10] Badan Pusat Statistik. 2010. Badan Pusat Statistik. 2010. http://www.bps.go.id.

Rabu, 12 Januari 2011

Tentang Pemilihan Pemimpin dan Pemilu

Bismillah..

Proses pemilu dan pencalonan pemimpin adalah suatu hal yang sudah sering kita lihat sekarang. Semenjak demokrasi menjadi sistem resmi pemerintahan Indonesia, dan semenjak aturan-aturan itu dikuatkan dengan serangkaian aturan tambahan mengenai proses pemilihan kepala daerah dengan sistem langsung, kita jadi bertanya-tanya mengenai apakah Islam pernah mencontohkan proses pencalonan pemimpin dan bagaimana proses pemilihannya. Jawabannya ternyata ada, di saat pemilihan khalifah pertama pasca Rasulullah wafat, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Isyarat Kepemimpinan

Rasulullah tidak mengutarakan secara jelas dan tersurat mengenai siapa yang akan menggantikan beliau kelak jika beliau wafat. Ia tidak memberikan wasiat apa-apa mengenai khalifah. Rasulullah nampaknya ingin menyerahkan permasalahan ini semua kepada kaum muslimin saat itu.

Namun Rasul selama hidupnya telah memberikan beberapa isyarat mengenai kepemimpinan Abu Bakar. Berikut beberapa hadist yang menguatkan hal itu:

"Ikutilah jejak dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar" (HR. Tirmidzi, Hakim, Ath-Thabarani)

atau hadist ini:

"Wahai Bilal, jika waktu shalat telah tiba dan saya belum juga datang, maka suruhlah Abu Bakar untuk menjadi Imam" (HR. Imam Ahmad, Abu Daud)

Proses Pembaiatan Abu Bakar

Ada perdebatan cukup hebat yang terjadi setelah Rasulullah wafat, yaitu penentuan khalifah pengganti Rasulullah. Saat itu, kaum Muhajirin dan Anshar berkumpul dalam suatu majelis untuk menentukan. Posisi saat itu adalah ada seorang 'pemimpin sidang' dari kaum Anshar yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin, termasuk juga Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu salah seorang Anshar berkata, "Dari kami ada pemimpin dan dari kalian ada pemimpin". Dan mereka mencalonkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.

Kemudian forum mengalami kegaduhan dan teriakan-teriakan, dan Umar mengkhawatirkan adanya persengketaan. Kemudian Umar menyeru kepada Abu Bakar, "Angkat tanganmu, wahai Abu Bakar!". Setelah itu Abu Bakar mengangkat tangannya, dan Umar langsung membaiatnya. Kemudian diikuti oleh kaum Muhajirin. Dan setelah itu baru diikuti oleh kaum Anshar.

Lalu Umar berkata, "Maka ketahuilah bahwa kami tidak pernah menghadiri sama sekali satu majelis yang sangat genting yang lebih mendapat taufik daripada pembaiatan Abu Bakar. Kami khawatir jika memecah belah umat..."

*Cerita detail mengenai proses pembaiatan Abu Bakar ini dari Umar Bin Khattab tatkala berpidato setelah pulang ibadah haji, perkataan Umar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim

Pidato Abu Bakar

Setelah resmi di baiat di forum, Abu Bakar naik ke atas mimbar, dan dia melihat kepada hadirin, dan tidak didapatkan Zubair. Dia memerintahkan agar Zubair dipanggil, lalu ia datang memenuhi panggilan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Kau adalah anak bibi Rasulullah dan seorang hawari Rasulullah, apakah kau ingin mengoyak-ngoyak kesatuan kaum muslimin?" Zubair menjawab, "Tidak wahai khalifah Rasulullah!" lalu ia membaiat Abu Bakar.

Lalu Abu Bakar kembali melihat ke forum dan tidak melihat adanya Ali di sana, kemudian ia kembali memerintahkan untuk memanggil Ali. Alipun datang memenuhi panggilan tersebut. Abu Bakar berkata, "Kau adalah anak paman Rasulullah dan dia kawinkan engkau dengan anaknya, apakah kau akan mengoyak-ngoyak kesatuan kaum muslimin?" Ali menjawab, "Tidak wahai khalifah Rasulullah!", dan Alipun membaiatnya.

Keesokan harinya, diadakan semacam forum kembali dan itu lebih besar lagi, namun sifatnya sosialisasi terpilihnya Abu Bakar. Sosialisasi ini dimulai oleh Umar. Setelah itu Abu Bakar menyampaikan pidato di mimbarnya,

"Amma Ba'du. Wahai manusia! Sesungguhnya saya telah dipilih untuk memimpin kalian dan bukanlah saya orang terbaik di antara kalian. Maka, jika saya melakukan hal yang baik, bantulah saya. Dan jika saya melakukan tindakan yang menyeleweng luruskanlah saya. Sebab kebenaran itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat dalam pandangan saya hingga saya ambilkan hak-haknya untuknya, sedangkan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di hadapan saya hingga saya ambil hak orang lain darinya, insya Allah. Dan tidak ada satu kaumpun yang meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali akan Allah timpakan kepadanya kehinaan. Dan tidak pula menyebar kemaksiatan kepada satu kaum kecuali akan Allah timpakan kepada mereka petaka. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan jika saya melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban taat kalian kepadaku. Bangunlah untuk melakukan shalat, rahimakumullah."

--

Karena itulah, dalam proses pencalonan sah-sah saja jika ada seseorang yang mengajukan diri, namun tentunya terlebih dahulu diajukan oleh orang lain, dengan pertimbangan yang juga kuat. Saat itu kita sudah sama-sama mengetahui sejauh mana kapasitas seorang Abu Bakar dan Umar, sehingga memiliki bashirah yang kuat mengenai kepemimpinan Islam yang harus diemban pasca wafatnya Rasulullah.

Sedangkan proses pengangkatan dan musyawarah menunjukkan bahwa demokrasi yang hakiki pernah dilaksanakan oleh Islam, dimana kekuasaan berada di tangan rakyat saat itu, dan pemilu merupakan salah satu caranya. Jangan kita mengelu-elu demokrasi jika hanya dengan proses pemilihan langsung pemimpin, namun setelahnya rakyat acuh terhadap kepemimpinannya.

Wallahu a'lam..

-------------------

Maraji'

-Tarikh khulafa' karya Imam As-Suyuthi

Minggu, 02 Januari 2011

Link and Match Gerakan Mahasiswa Terhadap Konsepsi Indonesia Ideal

Link and Match Gerakan Mahasiswa Dan Konsepsi Indonesia Ideal

Konsepsi Indonesia Ideal

Islam sebagai sebuah agama yang syumul melingkupi segala aspek kehidupan di dunia ini. Konsepsi Islam tidak hanya dibangun dengan konstruksi spiritual dan moralnya saja, tetapi juga dibangun dari basis ideologi dan pemikiran yang tujuannya untuk mengelola kehidupan di dunia ini. Istilah populernya adalah Islam bukan hanya sekedar agama individu, tetapi juga agama masyarakat.

Tujuan besar dari adanya Islam di muka bumi ini adalah kesejahteraan kehidupan dunia dengan menjadikannya guru peradaban dunia. Kata-kata kesejahteraan dipakai untuk menggambarkan sebuah tatanan ideal yang tidak hanya baik dari sisi material saja, namun juga dari sisi moral-spiritual. Karena itulah, Islam dengan segenap tata nilainya juga menyediakan konsepsi mengenai bagaimana sebuah negara ideal dibangun, termasuk Indonesia. Ada lima aspek yang menjadi sorotan Islam untuk membangun sebuah negara yang ideal. Lima aspek tersebut adalah quwwatul iman, ilm, ukhuwah, maal, dan askar.

Quwwatul Iman

Quwwatul iman bermakna kekokohan keimanan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekokohan keimanan adalah kekuatan basis ideologi sebuah negara. Ideologi yang dipakai sebuah negara haruslah kuat hujjah-hujjahnya, dan juga besar bukti-buktinya. Basis ideologi inilah yang menjadi nilai-nilai utama dari setiap aturan-aturan yang diterapkan dalam pengelolaan negara. Mulai dari undang-undang dasarnya, peraturan pemerintahnya, hingga kebijakan program dan aksinya. Ini yang sering kita sebut dengan tata negara yang sehat. Tata negara ini tidak hanya dinilai dari kesederhanaan birokrasi, kemudahan administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan lainnya. Tata negara yang sehat berkaitan juga dengan konsistensi ideologis dari tiap aturan yang ada.

Tata negara yang baik saja juga belum cukup. Sistem yang baik tidak akan berjalan efektif ketika yang mengoperasikan sistemnya tidak baik. Untuk itu dibutuhkan aparat-aparat pemerintahan yang bermoral dan berkompeten di bidangnya. Aparat pemerintahan ini juga harus dipilih melalui mekanisme yang objektif.

Quwwatul ‘Ilm

Konsepsi kedua adalah quwwatul ‘ilm. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kekokohan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan peradaban salah satunya ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kita dapat mengambil contoh penguasaan ilmu pengetahuan oleh Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa, penguasaan teknologi oleh Jepang, China, dan India telah membawa negara tersebut menjadi guru-guru bagi peradaban dunia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik adalah yang tepat dan berguna. Tepat dalam artian baik dalam mutu dan biayanya sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah. Berguna berarti menjawab secara langsung kebutuhan bangsa. Untuk itulah kegemaran masyarakat akan IPTEK harus ditingkatkan, karena kebodohan adalah hal yang diperangi Islam.

Quwwatul Ukhuwah

Makna luas dari quwwatul ukhuwah adalah kekokohan sosial budaya. Konsepsi ideal sosial budaya meliputi enam aspek. Pertama, sistem pendidikan nasional yang bermutu dan menumbuhkan SDM yang berkualitas. Kedua, terwujudnya manusia Indonesia yang berkarakter, bermartabat, dan berkemampuan tinggi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Ketiga, terwujudnya masyarakat yang sehat paripurna (jasmani, rohani, sosial) dengan pelayanan kesehatan berkualitas. Keempat, pengembangan seni dan budaya bersifat etis dan relijius dalam membentuk karakter bangsa yang kokoh, tangguh, mandiri, dan berdaya inovasi tinggi. Kelima, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta membantu proses pembangunan bangsa yang kontinu.

Quwwatul Maal

Negara yang baik juga harus ditopang oleh kekokohan perekonomiannya. Perekonomian yang baik adalah perekonomian yang dapat mengentaskan kemiskinan, meminimalisasi pengangguran, dan meminimalkan kesenjangan sosial.

Islam juga mengajarkan untuk menghindari adanya riba, spekulasi, dan perjudian karena ketidakpastian dalam menjalankan perekonomian. Untuk itu, basis perekonomian yang diajarkan Islam adalah yang berbasis sektor riil. Dengan sektor riil, semua masyarakat bisa berperan aktif dan kekuatan ekonomi bisa ditingkatkan. Sektor yang penuh spekulasi rentan terhadap krisis dan guncangan. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar kita efisien dalam mengelola sumber daya alam, agar pembangunan perekonomian bisa berjalan berkelanjutan. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menjalankan perekonomian.

Quwwatul Askar

Terakhir adalah quwwatul askar. Sebenarnya definisi askar adalah angkatan perang, namun dalam konteks sebuah negara besar seperti Indonesia, askar bisa digeneralisasi menjadi pertahanan dan keamanannya. Konsepsi ideal ini meliputi enam hal. Pertama, aparat pertahanan dan keamanan yang berfungsi secara efektif, imparsial, dan bertanggungjawab. Kedua, masyarakat yang mempunyai kesadaran keindonesiaan, dan tercerdaskan mengenai serangan penjajahan gaya baru dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga, pemerataan dan kesejahteraan bagi daerah-daerah untuk menghindari separatisme. Keempat, hukum yang berwibawa. Kelima, swasembada pangan. Keenam, penguasaan masyarakat atas energi dan sumber daya alam.

Di Bagian Mana Mahasiswa Bisa Mengambil Peran?

Sekarang tiba saatnya untuk bertanya tentang peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Sesuai dengan peran-peran umum mahasiswa yang sering menjadi bahan kajian yaitu role model, next actor, social control, dan director of change. Dua peran pertama dapat kita simplifikasi kepada peran nanti (future), yang dampaknya akan dirasakan di masa datang, dan pengembangan dirinya dilakukan selama mahasiswa. Sedangkan dua peran terakhir berkaitan dengan peran sekarang (present) yang dampaknya langsung dapat dirasakan.

Peran Pengembangan Diri

Peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam rangka mengembangkan dirinya pada dasarnya adalah pembentukan karakter. Pembiasaan perlu dilakukan selama beraktivitas sebagai mahasiswa sehingga selepas mahasiswa, karakter itu masih membekas sehingga berpengaruh kepada setiap aktivitasnya selama mengisi kehidupan bermasyarakat. Dalam mengokohkan politik negara, mahasiswa harus membiasakan sejak dini mengenai good governance yang meliputi transparansi, professionalitas, dan integritas. Juga harus dibiasakan agar setiap aktivitasnya didasari atas landasan ideologis yang kuat.

Dalam mengokohkan IPTEK suatu negara, peran pengembangan diri yang dilakukan mahasiswa adalah kajian dan riset. Kegemaran terhadap riset lama kelamaan akan menimbulkan budaya riset. Dalam mengokohkan sosial budaya, mahasiswa harus berusaha mengembangkan dirinya terkait dengan menjalani pendidikan. Usaha dalam menempuh gelar sarjana haruslah juga dilakukan dengan baik. Pendidikan yang dilakukan mahasiswa juga harus dilakukan secara mandiri, hal ini karena sistem pendidikan nasional juga belum ideal. Kebutuhan-kebutuhan mahasiswa dalam hal selain akal juga harus dikembangkan agar semua potensi ideal seorang manusia dapat dikembangkan. Selanjutnya, kita selama mahasiswa juga harus sering berinteraksi dengan masyarakat agar paham mengenai realitas sosial di sekitar kita. Dalam bidang seni dan budaya, kita juga harus berusaha meninggalkan budaya yang negatif, yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Kearifan-kearifan budaya sekarang mulai tenggelam dan tergantikan oleh budaya yang tidak etis.

Dalam bidang ekonomi, yang perlu dilakukan mahasiswa adalah mengembangkan diri agar menjadi pengusaha, sehingga kebutuhan akan berkembangnya sektor riil terpenuhi. Menjadi pengusaha selama mahasiswa bisa dikategorikan sebagai pengembangan diri, selain juga karya nyata. Kedepannya, diharapkan mahasiswa bisa menjadi pengusaha yang bergerak dalam sektor riil, bukan sektor moneter. Dalam bidang pertahanan keamanan, pengembangan diri yang bisa dilakukan mahasiswa adalah dengan terbiasa menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku demi kemaslahatan manusia. Dengan ini, nantinya di masa depan mahasiswa sadar hukum dan ikut serta dalam upaya mengakkan hukum.

Peran karya nyata

Peran yang kedua adalah peran karya nyata. Banyak karya-karya mahasiswa yang dapat ditorehkan dalam usaha menata kehidupan bangsa. Dalam bidang politik misalnya, adalah melakukan gerakan sosial politik terkait mengawal dan kritis terhadap kebijakan, aturan hukum dan perundangan yang tidak sesuai dengan ideologi Islam. tentunya dengan membahasakannya dengan bahasa umum. Tidak hanya itu, eskalasi juga bisa dilakukan mahasiswa hingga ke tataran pengubahan perundang-undangan tersebut hingga ke Mahkamah Konstitusi. Gerakan sosial politik ini mencakup tulisan, kajian, dan aksi. Aksi yang dilakukanpun tidak sekedar demonstrasi.

Dalam bidang IPTEK, yang bisa dilakukan mahasiswa adalah mengusahakan keprofesiannya agar dapat diaplikasikan di masyarakat. Misalnya dengan merancang suatu alat, instrument, aplikasi, ataupun sistem yang pada intinya memudahkan masyarakat. Sinergi keprofesian juga dirasa penting dalam memaksimalkan potensi yang ada pada mahasiswa. Mahasiswa juga tetap bisa melakukan gerakan sosial politik terkait kebijakan pemerintah dalam IPTEK, terutama anggaran yang hingga sekarang masih bermasalah. Selanjutnya dalam bidang sosial budaya, mahasiswa dapat berkarya nyata dalam melakukan pengajaran pada anak-anak terlantar, membinanya, dan menjadikannya berdaya guna hingga mandiri. Atau bisa juga dengan melakukan kritik terkait sistem pendidikan nasional ataupun pengelolaan budaya.

Dalam bidang ekonomi, peran karya nyata yang bisa dilakukan selain gerakan sosial politik adalah dengan mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Bisa dengan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi desa tersebut, atau langsung menjadi wirausaha yang mempekerjakan orang lain. Dalam bidang pertahanan keamanan, yang bisa dilakukan adalah gerakan sosial politik terkait kebijakan energi, pangan, dan hukum yang berlaku. Ataupun dengan pengembangan keprofesian untuk pangan dan sebagainya.