Senin, 22 Agustus 2011

Mencoba Mengenal Delapan Calon Pimpinan KPK [1]

Mencoba Mengenal Delapan Calon Pimpinan KPK [1]

Hangatnya isu korupsi yang hampir tiap tahun atau bahkan tiap bulan melanda negeri ini sekarang memasuki babak baru. Tertangkapnya Nazaruddin, serta berbagai rumor mengenai usaha pemberian tekanan kepadanya, serta dukungan-dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak tidak pandang bulu sangatlah sering kita lihat di media-media massa. Hal ini bukan tanpa alasan. KPK sebagai salah satu amanat reformasi bukan berarti lancar-lancar saja dalam menangkap dan mengusut para koruptor. Berbagai usaha untuk melemahkan KPK atau minimal menjadikan KPK tidak lagi independen (di bawah tekanan politik) sering terjadi.

Terpaan demi terpaan kerap kali terjadi. Kita dapat belajar dari kasus kriminalisasi pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto beberapa tahun lalu. Juga kasus yang menimpa Antasari Azhar yang dikenal “tegas” dalam memberantas korupsi. Kesemua kasus tersebut memberikan pelajaran bagi kita akan pentingnya civil society dalam mengawal proses pemilihan pimpinan KPK yang sekarang sedang berlangsung. Tim Panitia Seleksi (PANSEL) dari Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan seleksi dan memberikan delapan nama kepada Presiden, untuk selanjutnya Presiden yang akan memberikan ke DPR untuk diseleksi menjadi empat pimpinan KPK.

KM ITB melalui Kementerian Hubungan Luar dan Kementerian Pergerakan Mahasiswa (Sosial Politik) telah mendatangi PANSEL dan mendapat beberapa hal penting terkait pencalonan. Beberapa dokumen seperti timeline proses pemilihan pimpinan KPK, latar belakang pekerjaan sepuluh calon pimpinan, serta nomor kontaknya sudah dipegang. Harapannya, pada awal bulan Oktober kita bisa mendatangkan delapan calon tersebut untuk melakukan Hearing Calon Pimpinan KPK di Kampus ITB. Mohon dukungannya untuk seluruh massa kampus.
Sekarang, delapan calon pimpinan KPK sudah diberikan kepada Presiden. Nama-nama tersebut oleh PANSEL diberikan rangking dari 1 – 8. Media massapun sudah melansir urutannya. Berikut nama-nama calon pimpinan KPK:
  • Dr. Bambang Widjojanto,
  • Dr. Yunus Husein, S.H, LLM,
  • Abdullah Hehamahua, S.H, M.M,
  • Handoyo Sudrajat, Ak,
  • Dr. Abraham Samad, S.H, M.H,
  • Zulkarnain, S.H, M.H,
  • Adnan Pandu Praja, S.H, Sp.N, LLM,
  • Irjenpol (Purn). Drs. Aryanto Sutadi, M.H, M.Sc.
Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mari kita simak profil 8 calon pimpinan KPK 2011 – 2015 ini, dan semoga mereka siap untuk datang ke kampus ITB pada awal Oktober ini.


Dr. Bambang Widjojanto
Pria ini sudah berusia 51 tahun. Beliau di lahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1959. Kini ia berdomisili di Depok. Pria ini tergolong mempunyai banyak sekali pengalaman karir dibanding calon lainnya. Beberapa yang terekap oleh Panitia Seleksi yaitu:
  • Direktur LBH Jayapura 1986 – 1993,
  • Direktur Operasional YLBHI 1993 – 1995,
  • Ketua Dewan Pengurus YLBHI 1995 – 2000,
  • Ketua Dewan Kode Etik Indonesian Corruption Watch 1999 – 2009,
  • Advisor bidang pemilu di Partnership for Governance Reform 2002 – 2004,
  • Advisor dan konsultan anti korupsi di Partnership for Governance Reform 2005 – 2006,
  • Anggota Komnas Kebijakan Governance 2005 – sekarang,
  • Konsultan riset MUC untuk kepentingan KPK tahun 2006 – 2007,
  • Tenaga ahli Kejaksaan Agung RI bidang pembaruan kejaksaan 2006 – 2009,
  • Dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2006 – 2009,
  • Anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN tahun 2008,
  • Anggota Majelis Dewan Kehormatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2010,
  • Dosen tetap Universitas Trisakti tahun 2010,
  • Anggota Komisi Hukum BAPPENAS untuk penerapan dan harmonisasi UNCAC 2008 – 2010.
Adapun organisasi yang beliau geluti yaitu:
  • Pendiri Forum Kerjasama LSM Irian Jaya (1990),
  • Pendiri Konsorsium Pembaruan Agraria (1996),
  • Salah satu pendiri LeIP (1999),
  • Pendiri Voice of Human Rights (1999),
  • Pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (1999),
  • Pendiri Komisi Untuk Orang Hilang (1999),
  • Pendiri ICW (1999),
  • Forum Baku Bae (2001),
  • Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokad Indonesia 2003 – 2007.
Terakhir, yaitu pengalaman pendidikan:
  • S1 Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, lulus tahun 1985,
  • S2 Magister Hukum Universitas Padjadjaran lulus tahun 2006,
  • S3 Doktor Hukum Pidana Universitas Padjadjaran lulus tahun 2009.

Dr. Yunus Husein, S.H, LLM
Dilahirkan di Mataram pada 29 Desember 1956, pria ini sekarang berdomisili di Jakarta. Adapun pengalaman kariernya:
  • Pejabat karier di Bank Indonesia (1982),
  • Anggota Satgas Pemberantasan Korupsi,
  • Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance,
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Pendidikan yang dilaluinya:
  • S1 Hukum Perdata Internasional Universitas Indonesia,
  • S2 Master of Laws in International Legal Studies,
  • S3 Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2003.

Abdullah Hehamahua, S.H, M.M
Nama Abdullah Hehamahua bukan nama yang asing di media nasional, apalagi di internal KPK sendiri. Hal ini dikarenakan pada kasus Nazaruddin sekarang beliau menjadi salah satu anggota Komisi Etik. Laki-laki ini dilahirkan di Ambon, 18 Agustus 1948 dan sekarang berdomisili di Depok. Pengalaman karirnya antara lain:
  • Guru SMA Kristen Makassar 1970 – 1974,
  • Wartawan dan redaktur surat kabar Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 1971 – 1974,
  • Wartawan dan penyiar radio Arif Rachman Hakim (ARH) 1975 – 1976,
  • Editor majalah Cipta Kementerian Pekerjaan Umum 1976 – 1979,
  • Staf ahli LIPPM (Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) 1982 – 1984,
  • Guru Institut Sains Zahari 1992 – 1993,
  • Editor merangkap manajer pemasaran Penerbitan Pustaka Dini Selangor Malaysia 1993 – 1995,
  • Penyelia program motivasi Institut Muhammadiyah Singapura 1995 – 1999,
  • Dosen terbang Akademi Dakwah Muhammadiyah Singapura 2000 – 2001,
  • Wakil ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 2001 – 2004,
  • Penasehat KPK 2005 – sekarang.
Adapun pengalaman organisasinya:
  • Wakil ketua HMI Makassar 1972 – 1974,
  • Sekretaris IPMI Pusat 1975 – 1976,
  • Ketua Umum PB HMI 1979 – 1981,
  • Ketua Pemuda Majelis Ulama Indonesia 1979 – 1981,
  • Wakil ketua Dewan Dakwah Islamiah Indonesia 1982 – 1984,
  • Presidium Majelis Nasional KAHMI 2000 – 2004.
Beliau memperoleh pendidikan S1 Hukum Universitas Krisnadipayana tahun 2008, sedangkan S2-nya tidak terdokumentasikan dengan jelas oleh PANSEL.

Minggu, 21 Agustus 2011

Audiensi KM ITB Terkait RUU PT

Pendahuluan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan Tinggi memasuki babak baru yang lebih progressif. Sejak tanggal 16 Agustus 2011, Panitia Kerja (Panja) RUU PT dari Komisi X DPR RI akan mulai memasuki pembahasan pasal per pasal, setelah sebelumnya pembahasan dilakukan dengan menyamakan persepsi di antara para anggota fraksi, pemerintah, dan stakeholder lainnya terkait dengan pendidikan.

KM ITB sebagai wadah mahasiswa ITB untuk berkontribusi dalam upaya perbaikan bangsa sejak awal isu ini bergulir selalu berusaha untuk mengawal pembahasan ini agar tercipta legislasi yang berkeadilan dan menyejahterakan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, sejak awal RUU ini bergulir, hawa neoliberalisme sangat kencang terasa, dan sebagaimana kita ketahui bahwa sifat Neoliberalisme adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara menyingkirkannya, bukan mengangkatnya menuju taraf hidup yang lebih baik.

Untuk itu, gerakan politik yang dilakukan dalam RUU PT hingga saat ini sifatnya adalah penuntutan dan penyaluran aspirasi. Pada bulan Juni dan Juli 2011 KM ITB yang diwakilkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Eksternal melakukan dua kali audiensi, yaitu kepada Kelompok Komisi (Poksi) X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Golkar (FPG). Berikut laporannya.

Hasil Audiensi RUU PT ke Poksi X FPKS
Perlu diketahui bahwa yang menghadiri audiensi ini tidak hanya KM ITB, namun juga Keluarga Mahasiswa (KEMA) UNPAD, BEM UNJ, dan Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Audiensi ini dilakukan pada 26 Juni 2011 di Gedung DPR RI. Sedangkan dari FPKS dihadiri oleh M. Raihan Iskandar, Lc (Anggota DPR RI Komisi X), dan sekitar 10 orang staff ahli komisi X FPKS.

Pola audiensi RUU PT dengan FPKS kali ini yaitu FPKS lebih mendengarkan dan mencatat serta diskusi diarahkan lebih kepada pasal-pasal yang diperbaiki. Perlu diketahui bahwa RUU PT yang dibahas adalah dua versi. Versi pertama adalah RUU PT hasil Sidang Pleno DPR 7 April 2011. Sedangkan versi kedua adalah RUU PT usulan pemerintah (dalam hal ini adalah Presiden dan Mendiknas).

Adapun pasal-pasal yang dibahas pada RUU PT versi pertama (RUU PT Sidang Pleno DPR, 7 April 2011) adalah BAB VII Pendanaan Pasal 83, terkait dengan hak PTN memperoleh sumbangan pendidikan dari mahasiswa, kemudian penghapusan bantuan dana yang tidak mengikat untuk bantuan pendidikan, karena sifatnya sudah tercakup dari sumbangan pendidikan, serta memperjelas definisi dari biaya operasional perguruan tinggi.

Sementara untuk RUU PT versi pemerintah, pasal-pasal yang dibahas sangatlah banyak, dikarenakan banyak yang dinilai bermasalah dari pasal-pasal yang diusulkan pemerintah. Adapun pasal-pasal yang dibahas adalah BAB I Ketentuan Umum (terkait dengan fungsi dan wewenang komite audit, wewenang majelis pemangku untuk pengawasan non akademik, maksud dari kebebasan mimbar akademik, tujuan PT); BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (terkait dengan hak mahasiswa, kurikulum, pendanaan pendidikan tinggi, anggaran pemerintah); BAB III Pengelolaan Perguruan Tinggi (terkait dengan PTN berbadan hukum, unsur-unsur dalam majelis pemangku, wewenang majelis pemangku, komite audit, PTN mandiri); BAB VII Pendanaan Perguruan Tinggi (terkait dengan peran pemerintah, masyarakat, dan PTN dalam pendanaan, kuota mahasiswa kurang mampu, beban yang ditanggung mahasiswa).
 
Hasil Audiensi RUU PT ke Poksi X FPG
Sama seperti dengan FPKS, audiensi RUU PT dengan Poksi X FPG juga dihadiri BEM-BEM lain yang menjadi undangan. Selain KM ITB, hadir juga BEM KEMA UNPAD, BEM UI, BEM UNJ, BEM IPB, dan BEM UPI. Dari FPG hadir Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si sebagai anggota Poksi X FPG sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PT, ketua Fraksi Partai Golkar, dan beberapa anggota DPR dari Partai Golkar lainnya, serta lima orang staff ahli.

Alur audiensi dimulai dari pengantar dari Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si terkait dengan sikap Partai Golkar dan Panitia Kerja secara keseluruhan terkait dengan RUU PT dan Latar Belakang mengapa DPR membahas RUU PT. Menurut beliau, ada tiga latar belakang mengapa DPR memulai pembahasan RUU PT:
  • Keterjangkauan biaya pendidikan tinggi oleh setiap kalangan
  • Daya tampung Universitas
  • Relevansi lulusan dan kebutuhan dunia industri
Sedangkan, sikap dari Panitia Kerja secara keseluruhan terkait dengan RUU PT ini ada dua hal. Pertama, rakyat miskin tidak boleh kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan tinggi bermutu, dan yang kedua adalah PT bermutu tidak harus murah, namun harus terjangkau.
Setelah memaparkan mengenai sikap dasar fraksi, audiensi dilanjutkan dengan diskusi yang dimulai dari aspirasi-aspirasi setiap kampus terkait RUU PT. Beberapa pembahasan yang sering dituntut dalam audiensi adalah terkait dengan pendanaan dan tanggung jawab pemerintah, kurikulum dan karakter bangsa terutama yang berkaitan dengan kurikulum asing, terkait dengan kuota mahasiswa miskin dan beban yang ditanggung mahasiswa, statuta perguruan tinggi, dan lainnya.

Khusus untuk pendanaan dan tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan pendidikan tinggi, mayoritas kampus mengeluhkan terkait dengan tidak diaturnya peran pemerintah dalam menanggung beban perguruan tinggi. Pak Rully menanggapi hal ini dengan berkelit bahwa DPR sangat kesulitan untuk mengontrol “political will” pemerintah dalam hal besaran dana untuk Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini dikarenakan dana 20% APBN yang diamanatkan UUD 1945 tersebut tidak semuanya dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini sangat ironis mengingat DPR seharusnya berwenang penuh dalam mengesahkan alokasi anggaran hingga ke tataran fungsi.

Langkah Kedepan
Hal yang juga patut kita ketahui adalah langkah kedepan yang akan ditempuh KM ITB dalam gerakan menyikapi RUU PT kedepannya. Dalam Roadmap Gerakan Politik KM ITB, kita mengasumsikan RUU PT akan disahkan pada bulan Oktober 2011. Hal ini juga senada dengan statement dari Ketua Panja RUU PT. Namun, beliau juga tidak menafikkan jika ternyata terjadi pengunduran pengesahan hingga bulan Desember 2011 jika ternyata pembahasan belum selesai.

Pertengahan Bulan September nanti merupakan momen yang besar bagi pengawalan RUU PT karena KM ITB berencana akan membuat audiensi RUU PT bersama dengan Panitia Kerja (PANJA) secara keseluruhan. Namun dalam menyambut momen tersebut, KM ITB akan mengambil pendekatan berupa audiensi parsial ke fraksi-fraksi. Setelah FPKS dan FPG, tanggal 6 September nanti kita akan ke FPDIP untuk kembali menyuarakan tuntutan kita. Setelah ke FPDIP, nantinya KM ITB akan ke FPAN. Sehingga ketika bertemu dengan PANJA keseluruhan, kita bisa menuntut hasil dan follow up yang mereka lakukan setelah bertemu dengan KM ITB dan mahasiswa lainnya.

Minggu, 26 Juni 2011

yang bisa kami lakukan


yang bisa kami lakukan hanya berharap
karena amanah ini masih diberikan kepada kami
umat terbaik adalah impian kami
menjadi yang terbaik untuk umat juga ingin kami

yang bisa kami lakukan adalah saling percaya
karena dengan percaya kami bisa tenang
tenang menjalankan amanah ini
berbuat terbaik untuk umat ini

yang bisa kami lakukan adalah bersiap
bersiap jika harap kami terwujud
juga siap jika harap kami tidak terwujud
namun, biar bagaimanapun kami tetap ingin harapan kami terwujud

yang bisa kami lakukan adalah sabar
sabar dalam mewujudkan harapan ini
sabar dalam menerima cobaan yang ada
sabar dalam menunggu waktu itu

waktu dimana harapan kami terwujud

dan yang bisa kami lakukan adalah mengharao
mengharap hanya kepada-Nya
mengharap akan ridha-Nya
mengharap akan berkah-Nya

Jumat, 03 Juni 2011

Antara Hari Ini dan Esok

Oleh: Ramadhani Pratama Guna

Prolog: belajar dari film Tekken
 
Pernah memperhatikan film Tekken? Pada awal film diceritakan bahwa kehidupan dunia saat itu bukan lagi berbataskan wilayah kedaulatan sebuah negara. Namun, institusi yang menguasai dunia ini adalah pihak privat, yaitu korporat. Adalah sebuah korporat besar yang menguasai wilayah saat itu, yaitu Tekken Corporation, kepunyaan Heihachi Mishima. Otomatis, kota besar di tempat tersebut dinamakan Tekken City, dan ada sebuah area kumuh di pinggiran kotanya, tempat Jin Kazama dibesarkan, yaitu Anvil.
 

Saat itu, di tahun 2039, peradaban dan tatanan yang sudah terbangun selama ini hancur lebur akibat perang dunia. Sehingga insititusi negara sudah lenyap. Sebagai penggantinya, timbulah penguasa baru dari institusi privat. Dalam film tersebut, institusi privat dicitrakan sebagai institusi yang besar, kuat, otoriter, dan angkuh. Sehingga kita tidak dapat melihat lagi peran nurani dalam mengambil kebijakan, termasuk mengendalikan keamanan dan ketertiban. Juga, daerah kumuh Anvil-pun tidak luput dari usaha pemberangusan.
 

Hingga pada suatu saat munculah seorang tokoh yang dianggap sebagai simbol perlawanan Anvil. Simbol perlawanan kaum tertindas yang selalu seenaknya digilas korporat pongah di zaman tersebut. Dialah Jin Kazama, yang memberanikan diri bertarung di dalam Tekken City.
 

Sejenak kembali ke masa lalu  
Sebagian besar dari kita –lebih tepatnya pendahulu kita– jika menonton film ini akan merasakan sebuah fenomena déjà vu. Bagaimana tidak, kurang lebih 350 tahun lamanya bumi pertiwi ini dijajah dan dikuasai oleh sebuah korporat besar Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dari generasi ke generasi sudah merasakan betapa tidak enaknya berada di bawah penjajah korporat yang hanya berorientasi materi dan keuntungan.
 

Ibarat sebuah lintah, para kompeni ini menghisap habis sari bumi pertiwi berupa kekayaan alamnya. Rempah-rempah, kina, dan tanaman yang sedang laris di pasar dunia saat itu dengan serta merta dijadikan komoditas utama bagi petani pribumi. Sistem tanam paksa berkali-kali dilakukan hanya untuk meraih peluang keuntungan yang besar. Sistem kerja rodi-pun diberlakukan untuk membangun infrastruktur penunjang untuk menghubungkan daerah-daerah penghasil komoditas dengan kota-kota agar perekonomian berkembang.
 

Namun, bangsa ini tidak diam. Berkali-kali bangsa ini berusaha melakukan aksi perlawanan, dari perlawanan fisik seperti perang Padri di Sumatera Barat atau perang di Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, hingga perlawanan yang sifatnya perjuangan politik dan ekonomi seperti yang dilakukan Sarekat Dagang Islam yang pada akhirnya bertransformasi menjadi Sarekat Islam. Perubahan pola perlawanan ini juga diakibatkan oleh kebijakan politik kompeni waktu itu, yaitu Politik Etis. Politik ini seakan membungkam dan membuai kaum pribumi ke dalam kondisi nyamannya.
 

Itulah gambaran masa lampau saat bangsa ini tidak mempunyai pemerintahan resmi yang dimiliki. Sehingga dengan mudahnya intervensi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terjadi. Saat itulah pihak privat masuk dan menguasai negara ini.
 

Tren kekinian  
Negara ini sudah merdeka 65 tahun lamanya. Mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi negara yang berhak menjajahnya. Namun, masyarakat kita belum tentu mempunyai suhu yang sama dengan ketika proklamator membacakan proklamasi. Banyak yang bilang bahwa mental masyarakat kita adalah mental inlander, mental terjajah. Jika kita hitung-hitung secara logika, sekitar 350 – 400 tahun kita dijajah, dan baru 65 tahun kita merdeka. Itu berarti kita masih butuh sekitar 335 tahun lagi untuk menghilangkan mental terjajah ini dari kultur masyarakat. Benar saja, negara ini masih sering 'kalah' oleh kepentingan korporat yang di-backup pemerintah negara tersebut. Sama dengan kondisi VOC ketika di-backup oleh pemerintah Belanda. Kita masih menemukan Freeport McMoran di bumi Papua yang kaya, juga masih menemukan Amerada Hess di blok Semai. Ataupun, yang baru-baru ini hangat, yaitu penguasaan 20% blok West Madura Offshore (WMO) oleh Kodeco.
 

Tidak hanya itu, kita juga bisa mengambil contoh kasus Lapindo yang sudah memasuki tahun kelima. Pada kasus ini, kita melihat bahwa pemerintah tidak tegas untuk menindak pihak korporat yang bersalah di daerah sidoarjo ini.
 

Banyak sekali contoh lain dari kasus dominasi kekuatan korporat terhadap kondisi politik bangsa ini. Hal ini memang tidak selamanya buruk, namun yang ditekankan adalah sejalan atau tidaknya kepentingan tersebut dengan usaha peningkatan kesejahteraan bangsa. Sejatinya, pemerintah harus mengembalikan perannya sebagai pemegang kekuasaan formal ataupun informal di negeri ini, karena kita rindu pemimpin yang berwibawa.
 

Epilog: Antara hari ini dan esok 
Dalam film Tekken yang telah kita bahas di atas, tahun dimana penguasaan korporat terhadap masyarakat akan memuncak di sekitar tahun 2030-an. Jika kita memikirkan dan melihat kondisi hari ini, yang memang sudah banyak contoh-contoh penguasaan pihak privat atas negara ini, kita tentu akan berkesimpulan bahwa hal ini tidak mustahil. Hal ini suatu waktu bisa saja terjadi, sebelum atau mungkin setelah 2039.
 

Kita tentunya tidak ingin agar penguasaan atas negara ini ditujukan hanya untuk kepentingan pragmatis yang bersifat materi, seperti yang digambarkan pada film Tekken. Namun, kita juga tentu tidak ingin agar penguasaan negara ini untuk tujuan immateri, namun tidak sejalan dengan apa yang masyarakat inginkan. Pada akhirnya biarkan masyarakat mendapatkan pemimpin yang benar-benar murni berasal dari mereka (atas pilihan mereka), bukan pemimpin yang berasal dari pihak privat pragmatis, ataupun dari pihak privat namun direkayasa agar terkesan dari pihak publik.
 

Hal yang perlu ditekankan adalah, bahwa kita tidak boleh anti terhadap pihak privat dan korporat. Bahkan, para pengusaha di negara ini jumlahnya masih jauh dari ideal. Hal ini berarti kita membutuhkan pengusaha. Justru yang menjadi tantangan adalah memenuhi kekurangan jumlah pengusaha. Kita harus memenuhi dengan pengusaha yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini bukan hanya kesejahteraan lahir, namun juga kesejahteraan batin. Agar jangan sampai kasus Tekken Corporation, Vereenigde Oostindische Compagnie(VOC), ataupun korporat lainnya terjadi lagi di negara ini.