Minggu, 22 Mei 2011

RUU Pendidikan Tinggi: Jalan Lain Bagi Liberalisasi Pendidikan Indonesia


Liberalisasi pendidikan, sebuah penjajahan gaya baru
Pasca dibatalkannya UU No. 10 Tahun 2008 (UU BHP), usaha untuk meliberalisasi pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi terus menerus dilakukan. Kali ini, pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Tinggi, yang menurut banyak kalangan disebut sebagai UU BHP jilid 2.

Jika kita amati, usaha liberalisasi pendidikan ini sudah terjadi sejak Indonesia dilanda krisis moneter. Saat itu, Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dengan International Monetary Fund (IMF) untuk membantu keuangan Indonesia yang sedang dilanda krisis. Perjanjian ini dikenal dengan nama Letter of Intent (LOI). Pada intinya, salah satu poin yang ditekankan adalah deregulasi dan privatisasi. Salah satu sektor yang diprivatisasi adalah pendidikan. Benar saja, tahun 2003 pemerintah mensahkan UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas), pengganti UU No. 2 Tahun 1989.

UU Sisdiknas ini menjadi jalan utama bagi liberalisasi pendidikan di Indonesia. Beberapa pasal yang mencirikan hal itu adalah tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada Pasal 53, yang menjadi cikal bakal pengesahan UU BHP. Juga pada Pasal 46 dan 54 tentang pendanaan perguruan tinggi.

Melengkapi UU Sisdiknas, keluarlah UU BHP pada tahun 2008. Dalam UU Tersebut, diatur bahwa pemerintah hanya menanggung biaya perguruan tinggi sebanyak 1/3. Sementara sisanya dibebankan pada perguruan tinggi dan mahasiswa. Sebenarnya hal yang harus diperhatikan dari hal ini adalah kebebasan perguruan tinggi dalam mencari biaya untuk menutupi operasional. Perguruan tinggi (PT) berhak mencari sumber dana dari perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Kemudian UU BHP dibatalkan pada tahun 2010. Sebagai pengganti sementara, pemerintah mengesahkan PP No. 66 Tahun 2010, yang bahkan lebih parah dari UU BHP, dimana memerankan posisi pemerintah dalam menanggung beban pendidikan tinggi semampunya.

Sekarang, RUU Pendidikan Tinggi yang sedang dibahas juga sama parahnya. Pada draft terbaru, Pasal 88 diatur bahwa mahasiswa menanggung biaya paling banyak 1/3 biaya operasional. Hal ini bisa dikatakan politik pencitraan sekaligus pengalihan isu. Dengan ditambahkan kata 'paling banyak', seakan-akan mahasiswa mendapat keringanan biaya untuk menanggung biaya. Padahal tidak ada jaminan bahwa akan kurang jauh dari 1/3. Bahkan, hal yang lebih besarnya lagi, dalam draft tersebut tidak ditegaskan dan dijabarkan berapa persen atau bagian pemerintah dalam menanggung biaya perguruan tinggi. Jika dalam UU BHP 1/3, dalam PP No. 66/2010 adalah semampunya, maka dalam RUU ini sama sekali tidak diatur. Ini yang dimaksud dengan pengalihan isu. Dengan terbuai, kita lupa masalah yang lebih besar.

Liberalisasi pendidikan harus benar-benar bangsa ini hindari. Sebab, dengan sedikitnya biaya, perguruan tinggi akan kehilangan –minimal secara psikologis– independensinya. Dengan mencari dana kepada perseorangan ataupun korporat dan pemodal, tentunya perguruan tinggi akan mudah terjerembab ke dalam psikologi balas budi. Dimana pada suatu saat, akan mudah 'dirayu' dan diintervensi kepentingan.

Padahal, jika kita menilik ke belakang, penjajah dari bangsa belanda dahulu juga menerapkan hal serupa. Dahulu, yang menjajah kita bukanlah dari institusi negara Belanda (Netherland), namun dari institusi privat (korporat) yang bernama VOC, yang kebetulan mereka berbangsa Belanda. Itulah mengapa orang-orang pribumi menyebut mereka kompeni, berasal dari kata company (perusahaan). Merekalah yang memulai adanya pendidikan formal di Indonesia ini lewat politik etis. Namun konsekuensi politik etis itu sendiri adalah orang-orang dididik untuk kemudian dipekerjakan di pemerintahan Belanda, dan mengabdi kepada penjajah.

Itulah kejahatan dari liberalisasi pendidikan. Siapa lagi pihak yang bisa membantu biaya pendidikan tinggi jika bukan pemilik dana yang besar? Siapa yang memiliki dana besar kecuali para pemodal dan korporat? Dan berapa banyak korporasi-korporasi raksasa di dunia ini yang milik kaum-kaum –yang dulunya– adalah penjajah. Penjajah kesejahteraan bangsa, lahir dan batin.

Mempertanyakan tanggung jawab pemerintah
Pendidikan sudah seharusnya menjadi barang publik. Sebagai konsekuensinya, hal ini mestilah dikelola secara penuh oleh institusi negara. Tidak boleh dilepas ke dalam pertentangan free market. Karena hal ini krusial dan berpengaruh terhadap sumber daya manusia sebuah bangsa. Pendidikan pada akhirnya membentuk watak individu, dan ketika individu ini saling bertemu, maka akan terbentuk karakter masyarakat, dan pada skala yang lebih besar lagi, mempengaruhi karakter sebuah bangsa dan peradaban. Meliberalisasinya, bukan hanya meliberalisasi sekolah-sekolah, kampus, ataupun pengelolaannya, namun juga meliberalisasi pemikiran peserta didiknya.

Anggaran pendidikan di Indonesia merupakan salah satu pos yang paling besar. Hal yang sudah diamanatkan dalam konstitusi adalah 20% APBN (sekitar Rp.250 Trilliun). Namun, jumlah ini menguap entah kemana, sehingga jika kita melihat, pos anggaran untuk pendidikan tinggi tidak lebih dari Rp.20 T setiap tahun.

Sudah sepatutnya pemerintah bertanggung jawab lebih mengenai pendidikan tinggi di negeri ini. Anggaran yang besar tidak sepatutnya dibarengi dengan pengurangan tanggung jawab dari 1/3 menjadi semampunya, dan bahkan tidak diatur sama sekali besarannya. Pendidikan adalah tanggung jawab penuh pemerintah, dan itu merupakan harga mati. Karena ini berhubungan dengan karakter bangsa.

Maka, jika bukan pemerintah yang mengintervensi pendidikan secara penuh atau minimal paling besar proporsinya, pihak privat yang mempunyai berbagai kepentinganlah yang akan mengintervensi pendidikan tinggi.

Rabu, 13 April 2011

Nation Engineering

Nation Engineering

Kondisi Awal (2010 – 2011)

Berbicara mengenai kampus terbaik bangsa, kita bukan berbicara mengenai kampus dengan input tebaik, bukan juga berbicara mengenai fasilitas terbaik. Namun kita berbicara mengenai kampus yang paling besar manfaatnya untuk bangsa. Karena itu, tiada alasan bagi kita –mahasiswa ITB– untuk tidak memikirkan bangsanya, dan berbuat untuk kebaikan Indonesia.

Hingga tahun 2011, setidaknya kita bisa membagi isu yang berkembang terkait kondisi makro Indonesia ke dalam dua kelompok isu: isu strategis dan isu kontemporer. Kita menyebut isu strategis dikarenakan isu ini menyangkut sektor-sektor strategis bangsa dan berdampak langsung kepada masyarakat banyak, serta isu-nya bersifat eskalatif. Contoh isu strategis adalah terkait energi, industri, pangan, lingkungan, pendidikan. Sedangkan isu kontemporer adalah isu cabang, yang bisa menjadi pemantik agar kita dapat membawa kea rah isu strategisnya.

Pertengahan 2010 kita dihadapkan pada isu Kenaikan TDL, ataupun pada awal 2011 kemarin kita juga dihadapkan pada isu Pembatasan Subsidi BBM. Kedua isu ini adalah isu kontemporer dimana bisa kita jadikan pemantik terhadap isu yang lebih strategis yaitu tentang tidak maksimalnya diversifikasi di Indonesia dan tidak berdaulatnya bangsa ini atas energinya. Sehingga, kita bisa membawa isu strategis terkait diversifikasi energi dan revisi UU Migas. Contoh lainnya mengenai isu strategis dan isu kontemporer yang terjadi selama awal 2010 hingga awal 2011 bisa dilihat melalui tabel berikut:

Bidang

Isu Strategis

Isu Kontemporer 2010 - 2011

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Anggaran IPTEK

Evaluasi ACFTA

Krisis Pangan

Politik

Moral Pejabat

Korupsi

Gedung Baru DPR

Professionalitas

Century

Gedung Baru DPR

Tata Pemerintahan

Kasus Gayus

Penegakan Hukum

Century

Kasus Gayus

Ekonomi

Deindustrialisasi

Evaluasi ACFTA

Kenaikan TDL

Pembatasan Subsidi BBM

UMKM

Evaluasi ACFTA

Neoliberalisme Perekonomian

Pembatasan Subsidi BBM

IPO Garuda

IPO Krakatau Steel

Anggaran Defisit

Sosial Budaya

Aksesibilitas Pendidikan

PP No. 66

Liberalisasi Pendidikan

PP No. 66

RUU PT

RSBI

Pertahanan Keamanan

Diversifikasi Energi

Kenaikan TDL

Pembatasan Subsidi BBM

Liberalisasi Energi

Kenaikan TDL

Pembatasan Subsidi BBM

Diversifikasi Pangan dan Teknologi Pangan

Impor Beras

Harga Cabai dan Kebutuhan Pokok

Kesejahteraan Petani

Harga Cabai dan Kebutuhan Pokok

Kedaulatan dan Kehormatan Negara

Kasus Kejahatan TKW

Trend Selanjutnya

Jika kita amati trend selanjutnya terkait isu strategis yang ada pada tiap bidangnya, isu kontemporer ini akan terus menerus berulang hingga ada perubahan berarti pada tiap bidangnya, sehingga isu strategis yang sudah kita inventarisasi hilang atau tercapai. Semisal diversifikasi energi tercapai, ataupun liberalisasi energi hilang.

Dalam bidang IPTEK, isu strategis yang kita sorot adalah terkait anggaran IPTEK yang dianggarkan. Pasalnya, setiap tahun anggaran pada kementerian ini merupakan salah satu pos yang kecil. Jika pada tahun 2010 kemarin sebanyak Rp.650,5 miliar, tahun ini hanya sebesar Rp.440,7 miliar. Jumlah yang seharga sekitar 1-2 tower apartemen. Selama anggaran IPTEK masih minim, maka selama itu pula isu daya saing industri bangsa yang lemah masih akan tetap ada.

Dalam bidang Politik, isu strategis yang akan tetap disoroti adalah moral dan professionalitas pejabat, tata pemerintahan, dan penegakan hukum. Isu korupsi yang dilakukan para pejabat negara akan tetap menjadi isu hangat yang menyita perhatian. Pasalnya jika kita amati, setiap tahun setidaknya terjadi dua kasus korupsi yang mencuat hingga ke media massa. Tidak hanya itu, moral pejabat seperti tidur ketika sidang, pejabat yang bermewah-mewahan, atau berbicara yang tidak pantas juga bisa menyita perhatian kita.

Selanjutnya dalam bidang Ekonomi, isu daya saing industri bangsa dan kekuatan UMKM akan juga mewarnai pergolakan isu nasional. Beberapa pekan yang lalu bahkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi perindustrian pasca diberlakukan ACFTA, bahkan beliau mengatakan bahwa bukan tidak mungkin perjanjian ini akan dibatalkan. Hal ini didukung dengan isu deindustrialisasi, dimana industri Indonesia mengalami pertumbuhan minus mulai tahun 2004, hingga pada tahun 2009 pertumbuhannya hanya 2%. Bahkan industri tekstil, kulit kayu, dan alas kaki mengalami pertumbuhan -5%.

Selain itu, liberalisasi ekonomi juga harus kita jadikan common enemy. Hal ini dikarenakan akan ‘melumpuhkan’ kemandirian kita. Sehingga lama kelamaan kita tidak lagi berdaulat. Bayangkan, sebuah negara yang industri strategisnya tidak lagi dikuasai penuh, ibarat sebuah singa yang salah satu taringnya keropos. Itulah yang dialami Indonesia dengan IPO Krakatau Steel, atau IPO Garuda Indonesia. Masalahnya lagi, Indonesia belumlah seperti macan yang ditakuti, namun sudah kehilangan senjata alamiahnya. Selama liberalisasi masih terjadi, aset-aset negara ini semakin lama akan semakin sedikit.

Dalam bidang Sosial Budaya, hal yang menjadi isu strategis sejak kepengurusan Presiden KM Shana Fatina, dan diteruskan oleh Presiden KM Herry Dharmawan adalah mengenai liberalisasi pendidikan dan aksesibilitasnya. Setelah digagalkannya UU BHP oleh MK, lantas bukan berarti tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Letter of Intent (LoI) dengan IMF akan selesai. Liberalisasi akan tetap terjadi, dan sekarang payung hukum yang menaungi pendidikan tinggi di Indonesia adalah PP No. 66 Tahun 2010 yang bahkan menempatkan peran pemerintah “semampunya” dalam pengelolaan perguruan tinggi. Saat ini sedang dibahas mengenai RUU PT, dan kita harus sama-sama mengawal proses ini, agar tidak ada lagi celah legalisasi liberalisasi pendidikan di Indonesia, yang berpengaruh pula pada aksesibilitas pendidikan, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

Bidang yang terakhir, yaitu Pertahanan Keamanan. Isu strategis terkait diversifikasi energi di Indonesia butuh untuk selalu kita kawal setidaknya hingga tahun 2025 (berdasarkan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional). Pada tahun itu, target pemerintah adalah pemakaian minyak bumi kurang dari 20%, gas bumi lebih dari 30%, batu bara lebih dari 33%, biofuel lebih dari 5%, panas bumi lebih dari 5%, EBT lainnya lebih dari 5%, dan CBM lebih dari 2%. Adapun komposisi pemakaian energi Indonesia sekarang ini dapat kita lihat dari chart berikut.

Selama diversifikasi energi Indonesia belum maksimal, maka saat itu pula kenaikan TDL dan kenaikan harga BBM masih akan mendera kita. Hal ini dikarenakan BBM dan TDL masih bergantung pada harga minyak dunia, dimana Indonesia –walaupun penghasil minyak– namun itu tidak signifikan.

Isu liberalisasi energi juga masih akan kita hadapi, hal ini dikarenakan kontrak-kontrak dengan pihak asing masih akan terus berdatangan. Selama hal itu masih terjadi, kita masih tidak akan berdaulat atas energi yang kita miliki.

Selain itu, isu strategis diversifikasi pangan dan teknologi pangan akan selalu menjadi isu strategis. Selama diversifikasi pangan dan teknologinya masih belum berkembang, maka jangan heran bila kita masih kesulitan dalam swasembada beras. Sebagai bukti, pada tahun 2010 kita harus mengimpor beras sebanyak 1,33 juta ton (senilai dengan Rp.29 Triliun). Sungguh ironis di tengah julukan negara agraris. Padahal, tahun 2008 dan 2009 kita mengalami swasembada beras. Dalam hal ini, kesejahteraan petani juga memainkan peranan penting, dimana kita bisa belajar ketika UU No. 12 Tahun 1992 disahkan, maka liberalisasi sektor pangan dimulai, dan petani beralih kepada tanaman yang lebih menguntungkan ketimbang padi. Kita tidak mau lagi mendengar petani Indonesia miskin dan pada akhirnya meninggalkan padi untuk ditanam.

What to do?

Saatnya kita beralih dari medan kondisi ke medan aksi. Sebuah rekayasa dirancang di sini, karena kita sedang merekayasa sebuah bangsa, merekayasa Indonesia. Sehingga, kita harus merancang bagaimana cara kita berbuat dan strategi apa yang akan kita buat dengan melihat kepada potensi yang kita miliki, potensi mahasiswa ITB pada khususnya dan mahasiswa se-Indonesia pada umumnya.

Pada hakikatnya, dengan mengadopsi model Triple Helix yang dikembangkan Henry Etzkowitz, kita bisa melihat bahwa ITB sebagai perguruan tinggi teknik dan centre of technology akan sangat erat berhubungan dengan masyarakat ekonomi-industri. Itulah mengapa sekarang frame yang terbangun di benak mahasiswanya adalah ‘perusahaan’, bukan pemerintahan, ataupun LSM. Perindustrian di Indonesia memegang peranan penting. Ibarat sebuah mobil, industri adalah mesinnya. Perindustrian yang baik akan berdampak pada bergairahnya sektor riil yang menjadi motor perekonomian.

ITB sendiri mempunyai banyak jurusan yang berhubungan langsung dengan perindustrian. Jika kita melihat pada industri manufaktur saja, maka jurusan-jurusan yang terkait ke dalamnya, diantaranya adalah Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Penerbangan, Teknik Material, Teknik Fisika, Teknik Kimia, dan banyak jurusan lain di FTI, STEI, SF, SITH, SBM, dan FSRD. Melihat pada besarnya potensi ini, maka isu perindustrian yang telah dibangun pada kepengurusan Herry Dharmawan akan tetap di lanjutkan.

Potensi lainnya di ITB adalah adanya jurusan yang terkait dengan kondisi natural resources Indonesia. Jika melihat pada sub bahasan sebelumnya, isu tentang energi ini akan masih sangat hangat. Hal ini menjadi peluang bagi kita untuk turut berkontribusi dalam merekayasa Indonesia. Teman-teman di jurusan seperti Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan, dan jurusan lain di FTTM, FITB, atau fakultas lainnya. Untuk itu, isu Energi yang telah dibangun pada kepengurusan Izul, Shana, Yusuf, dan Herry tetap akan dilanjutkan.

Selanjutnya, melihat trend ke depan, dan melihat dari potensi keilmuan di ITB juga, isu pangan yang terhenti terakhir di zaman Shana akan dilanjutkan kembali. Teman-teman di SITH, Teknik Kimia, SF, dan lainnya bisa berkontribusi dalam mengawal isu ini. Isu ini juga akan menjadi pondasi awal bagi keterlibatan mahasiswa ITB di kampus Jatinangor nantinya, yang akan membuka jurusan-jurusan terkait pertanian.

Terakhir, isu yang akan kita bawa lagi adalah isu yang hingga sekarang masih hangat, yaitu pendidikan. Aksi ITB untuk semua bukan merupakan akhir, namun awal bagi pengawalan mahasiswa terhadap isu pendidikan, tidak hanya di kampus, namun juga dalam tataran nasional. Hal ini karena kita sendiri adalah objek sekalligus subjek pendidikan, yang seharusnya kritis terhadap arah pendidikan nasional kita.

Lebih lanjut, mengenai penjabaran langkah yang akan kita lakukan terhadap empat isu ini (Industri, energi, pangan, dan pendidikan) selama setahun ke depan, akan dijabarkan dalam tabel berikut.

Subbidang

Isu Strategis

Capaian

How to?

Pergerakan

Kajian Strategis

Hubungan Luar

Industri

Deindustrialisasi

Pembatalan perjanjian ACFTA

Bangun Afiliasi: BEM-SI, API, APINDO, HIPMI, dll

Himpun kajian massa kampus: MTI, HMM, HIMATEK, KMPN, HATI, KSEP, dll

Pelihara jaringan: DPR Komisi VI, Pelaku industri (asosiasi), Menkop, Menperin, Mendag

UMKM

RDP ke DPR dan Menko Perekonomian

Bangun Roadmap: High cost economy, deindustrialisasi

Neoliberalisme Perekonomian

Petisi tanda tangan jika () maka () terkait ACFTA

Energi

Diversifikasi Energi

Revisi UU Migas

Bangun Afiliasi: BEM-SI, REFORMINER, IRESS

Himpun kajian massa kampus: PATRA, TERRA, GEA, HATI, PSIK, dll

Pelihara jaringan: DPR Komisi VII, LSM, Kementerian ESDM

RDP ke DPR dan Kementerian ESDM

Bangun Roadmap: Liberalisasi, diversifikasi

Liberalisasi Energi

Ke-MK: Judicial Review

Follow up Komunitas Energi Nasional Mahasiswa Indonesia

Bangun partisipasi: aksi isu kontemporer

Pangan

Diversifikasi Pangan dan Teknologi Pangan

Swasembada beras 2012

Bangun afiliasi: BEM-SI, HKTI

Himpun kajian massa kampus dan BEM-SI

Pelihara jaringan: DPR, LSM, BEM

RDP ke DPR dan Kementerian Pertanian

Bangun roadmap: diversifikasi dan teknologi pangan

Gentleman Agreement: Kalau tidak swasembada, Mentan turun

Program kerja: operasi pasar, pasar rakyat

Pendidikan

Aksesibilitas Pendidikan

Revisi PP No. 66 Tahun 2010 atau Pengawalan RUU PT

Bangun afiliasi: BEM-SI, Kobar

Himpun kajian massa kampus

Pelihara jaringan: LSM, BEM, Pemerintah

Liberalisasi Pendidikan

RDP ke DPR dan Kementrian Pendidikan Nasional

Bangun roadmap: aksesibilitas dan liberalisasi

Nation Engineering

Sekarang mari kita tanya ke dalam hati kita, masih rindukah kita dengan kebesaran mahasiswa? Ketika penguasa pongah dan bebal menggunakan tangan besinya, seketika itu mereka turun ke jalan untuk mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk kritis. Ketika undang-undang yang ada malah menindas rakyat, maka merekapun berkonsolidasi, berafiliasi, dan membangun sebuah kekuatan besar, bergelombang-gelombang untuk menghantam hal tersebut.

Kini, mahasiswa yang dahulu juga ikut menentukan arah perkembangan bangsa, hanya sibuk dengan bangku kuliahnya, tugas-tugasnya, ponsel-ponselnya, laptop-laptopnya, dan lainnya. Kedepannya, hal ini tidak boleh lagi terjadi, mahasiswa harus segera kembali kepada perannya sebagai kontrol sosial.

Sebagai penjelasan, selain dari subbidang tersebut, kita tetap akan mengambil sikap terhadap semua isu yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh: pornografi, korupsi, dan lainnya. Hanya saja, untuk isu eskalatif, kita nantinya akan berfokus pada empat bidang tersebut. Semoga langkah ini bermanfaat bagi usaha perbaikan bangsa dan masyarakat ini. Salam cinta untuk perdamaian dan perjuangan.

Sabtu, 09 April 2011

[Sekilas] ITB Fair 2012

ITB Fair 2012

Prolog: ITB Fair sebelumnya

ITB Fair 2010 menjadi tonggak bersejarah sendiri bagi mahasiswa Indonesia umumnya dan mahasiswa ITB khususnya. Hal ini dikarenakan event ini menjadi milestone bagi gerakan mahasiswa Indonesia, dari yang tadinya lebih terlihat dengan gerakan vertikalnya, kini diseimbangkan dengan gerakan horizontal. 50 perwakilan kampus se-Indonesia berkumpul untuk mengikuti konferensi untuk menjadikan Community Development menjadi basis gerakan horizontal mahasiswa, dengan berbasis pada karya, teknologi, dan seni.

Dengan ITB Fair 2010, dua isu tersebut: community development dan karya mahasiswa, coba disatukan dalam sebuah gerakan. Bergerak, bersinergi, berkarya. Itu tagline yang selalu didengungkan. Karena hakikatnya memang karya teknologi dan seni akan tumpul jika tidak menyentuh masyarakat dalam bentuk aplikasi nyata di kehidupan. Sehingga, karya itupun bisa terus berkembang, dan menggiring peradaban menjadi lebih meningkat dari sebelumnya.

Ketika karya bertemu dengan “preneur”

Kini, tugas kita adalah menjawab tantangan peradaban. Tantangan pertama adalah masih sedikitnya wirausaha di Indonesia. Jumlah ini baru mencapai angka sekitar 0,18%, jauh dari angka ideal yaitu 2%. Oleh karena itulah, tantangan bagi mahasiswa sekarang bukan lagi sekedar tentang how to create, tetapi how to apply. Kita ditantang bukan hanya sekedar berkarya, namun sampai pada tahap karya kita dapat teraplikasi secara nyata di masyarakat, bahkan hingga teraplikasi secara massal.

Untuk itu, ada kemampuan lebih yang harus kita endorse agar cita-cita besar itu tercapai. Kemampuan itu adalah kemampuan entrepreneurship. Hasil karya kita haruslah bisa benar-benar kita sebarkan ke seantero bangsa ini, baik dengan kerja sama dengan pihak investor besar, ataupun dengan mengembangkan modal sendiri. Kedua cara itu sangatlah memerlukan kemampuan kewirausahaan. Hingga pada akhirnya terciptalah seorang wirausaha dalam bidang teknologi (technopreneur) dan seni (creativepreneur).

Tantangan yang harus kita jawab selanjutnya adalah peradaban dunia yang sedang mengalami peningkatan yang sangat drastis dari sisi material, namun boleh jadi menurun dari sisi moral. Sehingga entrepreneur yang kita ciptakan mempunyai jiwa sosial yang baik dan tidak termakan oleh ambisi pribadi untuk hanya kaya tanpa juga meng-kaya-kan orang lain. Sisi moral ini yang harus senantiasa ditingkatkan. kita tidak ingin lagi ada seorang pengusaha sukses dan kaya raya serta assetnya dimana-mana hanya mempekerjakan manusia tanpa meningkatkan taraf hidup mereka secara drastis. Sebagai contoh, dalam sebuah film dokumenter disebutkan bahwa pemilik sebuah industri pakaian ternama mengadakan pesta pernikahan yang nilainya setara dengan 500 bulan gaji seorang pekerjanya di pabrik. Sangat menyayat hati kita.

Untuk itulah, kita perlu membumikan opini sociopreneur untuk mengiringi pembagunan isu technopreneur dan creativepreneur, dalam kerangka pembangunan opini kewirausahaan di Indonesia.

Membumikan sociopreneur

ITB Fair 2010 boleh dikatakan sangat berhasil dalam menularkan cita-cita pengembangan komunitas (community development) yang dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga kita bisa melihat misalnya untuk di lingkungan ITB sendiri, sudah banyak himpunan yang mulai “mencoba” melaksanakan community debelopment. Hal ini sudah menjadi trendsetter baru bagi gerakan kemahasiswaan Indonesia.

Ketika kita berbicara mengenai pengembangan komunitas, kita akan mendapat kesimpulan bahwa pengembangan komunitas ini bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Syarat yang diperlukan hanya dua: mobilisasi potensi komunitas sehingga dapat tercipta sesuatu dari mobilisasi tersebut, dan sesuatu yang tercipta tersebut (creation) adalah milik komunitas, bukan milik individu. Karena itulah, kita bisa menemukan pengembangan komunitas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur, dan lainnya.

Sociopreneur adalah salah satu upaya pengembangan komunitas melalui pendekatan ekonomi dan kewirausahaan massal. Pola yang dijalankan adalah menularkan jiwa kewirausahaan kepada setiap anggota komunitas untuk melakukan bisnis terhadap suatu komoditas yang dipilih komunitas tersebut untuk dikembangkan. Setiap permasalahan akan dibahas secara bersama-sama dan akan dicarikan solusinya. Jaringan dengan pihak luar yang dibangunpun atas kerja sama semua anggota komunitas tersebut. Itulah mengapa, dalam pengembangan komunitas berbasis pendekatan ekonomi, kita akan menemukan satu kawasan dengan komoditas yang sama. Sebutlah desa kelinci Cihanjuang Rahayu, desa craft Rajapolah, ataupun desa akar wangi dan minyak asiri karya ASGAR MUDA Garut.

Impian yang akan dibangun melalui ITB Fair 2012 ini adalah karya mahasiswa ITB –baik berupa karya teknologi maupun seni– bisa “diproduksi” karena jiwa kewirausahaan yang terbangun, dan proses produksi tersebut melibatkan sebanyak-banyaknya komunitas, sehingga kita nanti bisa melihat komunitas ternak ayam oleh HME, komunitas daur ulang kertas oleh U-Green, dan komunitas-komunitas lainnya. Itulah hakikat dari membumikan sociopreneur.

Epilog: Membangun Indonesia dengan karya

Kita percaya, bahwa tidak ada syarat yang diperlukan untuk membangun Indonesia, kecuali dengan karya. Bahasa lazimnya adalah perbuatan. Tentu pertanyaan selanjutnya adalah perbuatan seperti apa yang diperlukan untuk membangun Indonesia. Jawabannya adalah perbuatan yang bermanfaat. Karena kita yakin, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, sebaik-baiknya mahasiswa adalah yang paling bermanfaat, sebaik-baiknya kampus adalah kampus yang paling bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi dunia.

Kita juga yakin, bahwa kita akan bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat ketika kita bisa menikmati perjuangan itu, perjuangan untuk selalu bermanfaat. Salam cinta untuk perdamaian dan perjuangan.