Diskusi Publik Bersama Indonesian Resources Studies (IRESS) Tentang Proyek Gas Donggi – Senoro, Sulawesi Tengah

Diskusi Publik Bersama Indonesian Resources Studies (IRESS) Tentang Proyek Gas Donggi – Senoro, Sulawesi Tengah

Selasa, 11 Mei 2010, Keluarga Mahasiswa ITB diundang oleh Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) yang juga mantan anggota DPD RI, Marwan Batubara, untuk menghadiri diskusi publik di Ruang Seminar Nusantara V, Gedung DPR – MPR RI, Jakarta. Acara ini mengambil tema “Menanti Keputusan dan Transparansi Proyek Gas Donggi – Senoro”.

KM ITB diwakili langsung oleh Presiden KM ITB Herry Dharmawan, beserta tiga orang lainnya dari Departemen Sosial Politik dan Departemen Kajian Strategis Kabinet KM ITB. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI, Ir. Chandra Tirta Wijaya, anggota DPD RI, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E (Wakil Sulawesi Tengah), Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, Ph.D yang juga alumni ITB jurusan Teknik Perminyakan 1998, serta beberapa tokoh dari Medco, Pertamina, wartawan, dan sebagainya.

Tujuan dari penyelenggaraan acara ini, sesuai dari makalah yang disampaikan Marwan Batubara, yaitu:

1. Mendorong pemerintah membuat perencanaan yang matang dan mengikat mengenai alokasi gas untuk domestik dan ekspor.

Hal ini dikarenakan kelanjutan proyek ini masih terkatung-katung sejak periode SBY Jilid I hingga sekarang. Banyak alasan yang mempengaruhi hal ini, di antaranya adalah masih belum selesainya kajian pemerintah tentang kebutuhan gas domestik beberapa periode mendatang, yang hal ini akan mempengaruhi persentase alokasi gas untuk domestik dan untuk ekspor.

Beberapa pengamat menyarankan alokasi 75% untuk ekspor dan 25% untuk kebutuhan domestik dikarenakan sampai saat ini pemerintah masih belum mampu menyediakan anggaran untuk mengelola blok gas yang sangat berpotensi di Sulawesi Tengah ini. Untuk itu, inginnya pengelolaan ini adalah investasi asing yang memang mempunyai modal dan bisa menyepakati hal tersebut. Sampai saat ini ada dua negara yang benar-benar berniat untuk mengelola blok ini, yaitu Jepang dan Korea. Namun, jika kita lihat, hal ini adalah masalah sepele, yaitu belum adanya perencanaan matang pemerintah mengenai penggunaan gas di Indonesia.

2. Mendorong dan menuntut percepatan pelaksanaan proyek lapangan gas Donggi – Senoro.

Sudah ada pihak dari domestic yang akan mengelola hulunya, yaitu Pertamina dan Medco, dan mereka menyanggupi untuk melakukan pengeboran, juga PLN dan PIM sudah menyanggupi untuk menjadi konsumen gas tersebut dengan harga di atas harga perekonomian. Ini artinya, dari segi kelayakan investasi, proyek ini seharusnya sangat baik dan layak, sehingga Bank dan lembaga keuangan lainnya dapat memberikan pinjaman, namun kenyataannya tidak. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan pemerintah kepada pihak pemodal agar meminjamkan modalnya ke perusahaan pengelola nantinya.

3. Menuntut semua pihak untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan, pembangunan, dan operasi proyek Donggi – Senoro.

Karena proyek ini melibatkan dana yang tidak sedikit, potensi kejahatan korupsi juga semakin besar. Untuk itulah good governance ini haruslah benar-benar terlaksana. Selain itu, karena proyek ini juga menyangkut kepentingan banyak pihak, utamanya masyarakat Indonesia, maka perencanaan, pembangunan, dan operasi proyek ini harus benar-benar terkelola dengan baik dan tepat sasaran.

Sedikit laporan ini hendaknya memberikan trigger kepada kita untuk terus menerus peduli terhadap pengelolaan negara ini, agar nantinya saat momentum kita yang harus mengelola negara ini, kita sudah mempunyai bekal dan dapat dilakukan.